KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam
Daerah Khusus, Daerah Instimewa, dan Otonomi Khusus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B Ayat (1) menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. Zamril : Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus - Makalah ... Otonomi daerah dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diatur apa saja kewenangan, hak dan kewajiban daerah. Sedangkan otonomi khusus dilaksanakan berdasarkan Undang-undang otonomi khusus yang sesuai dengan daerah tersebut. UU Otonomi Khusus Belum Sejahterakan Rakyat Papua Barat ... TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy mengatakan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua belum bisa membuktikan masyarakat sejahtera. Irene menganggap, perlu ada revisi, yang perubahannya mengacu pada terwujudnya kesejahteraan rakyat Papua. "Belum melihat ada tanda masyarakat Papua merasakan sejahtera," kata Irene seusai rapat di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di … Dunia Politiku: otonomi khusus Sedangkan untuk Provinsi Irian jaya Pemerintah mengeluarkan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Otonomi Khusus bagi Provinsi papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NKRI.
Daerah Khusus, Daerah Instimewa, dan Otonomi Khusus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B Ayat (1) menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. Zamril : Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus - Makalah ... Otonomi daerah dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diatur apa saja kewenangan, hak dan kewajiban daerah. Sedangkan otonomi khusus dilaksanakan berdasarkan Undang-undang otonomi khusus yang sesuai dengan daerah tersebut. UU Otonomi Khusus Belum Sejahterakan Rakyat Papua Barat ... TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy mengatakan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua belum bisa membuktikan masyarakat sejahtera. Irene menganggap, perlu ada revisi, yang perubahannya mengacu pada terwujudnya kesejahteraan rakyat Papua. "Belum melihat ada tanda masyarakat Papua merasakan sejahtera," kata Irene seusai rapat di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di … Dunia Politiku: otonomi khusus Sedangkan untuk Provinsi Irian jaya Pemerintah mengeluarkan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Otonomi Khusus bagi Provinsi papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NKRI.
OTONOMI KHUSUS DI PAPUA DAN ACEH SEBAGAI … Otonomi khusus di Papua sesuai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, dan otonomi khusus Aceh sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, sebagai solusi politik, solusi hukum, dan solusi mewujudkan kesejahteraan untuk menyelesaikan pergolakan keamanan yang menginginkan pemisahan dari NKRI, di tengah PENGATURAN OTONOMI KHUSUS BAGI DAERAH OTONOM DI … didalam Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, selain itu juga didalam undang -undang lain tentang pembentukan Otonomi Khusus Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Terhadap pemberian Otonomi Khusus i ni terdapat syarat -syarat dan kriteria -kriteria, hal ini dikarenakan tidak semua daerah OTONOMI KHUSUS DAERAH ACEH, DKI JAKARTA DAN DIY Jul 23, 2017 · UU otonomi khusus Aceh diatur oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Sifat otonomi khusus Aceh adalah buah kesepakatan dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang ditanda tangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi ...
undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2008 tentang perubahan atas undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua menjadi undang-undang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia. TINJAUAN HUKUM ATAS PENGELOLAAN DANA OTONOMI … daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Otonomi khusus Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Buku Paradigma Otonomi Khusus di Papua Barat - Deepublish Sinopsis Buku Paradigma Otonomi Khusus di Papua Barat: Buku Paradigma Otonomi Khusus di Papua Barat. |. Perkembangan dan pertumbuhan otonomi daerah, sejak kemerdekaan hingga sekarang, mengalami berbagai macam lompatan dan perubahan yang cukup signifikan, seirama dengan kemajuan dan peradaban demokrasi otonomi daerah. PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua. Barat diberikan tambahan Dana Bagi Hasil
